Mata Bonbol

Aliansi Mahasiswa Peduli Hulondtalo Lipuu, Tuntut Kejati Gorontalo Segera Tuntaskan Kasus Gorr

Mata Gorontalo (Mata Bonbol) – Polemik sengketa kasus pembebasan lahan Gorontalo Outer Ring Road (Gorr) kembali dituntut penanganannya. Melalui aksi damai, sejumlah mahasiswa yang menamakan dirinya Aliansi Peduli Hulondtalo Lipuu (AMPHL) melakukan aksi protes dan menuntut janji Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo agar segera menuntaskan kasus yang telah memeriksa kurang lebih 1200 orang itu.

Dalam oratornya, Masa aksi mengatakan bahwa dewasa ini Gorontalo memiliki banyak masalah – masalah besar yang hingga sekarang belum juga selesai, salah satunya adalah penanganan kasus Gorr dan beberapa kasus korupsi yang diklaim Kejaksaan Tinggi Gorontalo telah diselesaikan dengan capaian 95% dalam waktu yang singkat.

 “ Gorontalo saat ini memiliki banyak masalah – masalah yang sangat besar, salah satunya adalah kasus Gorr dan beberapa kasus Korupsi lainnya. Itu menurut Kejati telah diselesaikan dalam waktu singkat dengan capaian sebesar 95%, dan yang menjadi pertanyaan kami kenapa untuk yang sisa 5% itu sangat lama ditangani. Jangan sampai ini hanya menjadi sebuah lelucon bagi kita semua di daerah ini, karena sangat lambat penanganannya.” Jelas Toan Arusi, Ketua Garda NKRI.

Sejumlah Mahasiswa Yang Mengatasnamakan Dirinya Aliansi Mahasiswa Peduli Hulondtalo Lipuu, saat melakukan aksi di Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Rabu (16/1)

Toan menambahkan bahwa pembangunan Gorr ini memiliki banyak permasalahan penting yang tentunya berimbas pada penilaian publik terhadap penanganan seluruh kasus korupsi, dirinya pun mengatakan bahwa jangan sampai  Kejati Gorontalo “masuk Angin” sehingga tidak dapat menyelesaikan kasus – kasus tersebut. Toan mengatakan kasus ini akan dikeluhkan langsung kepada Presiden RI Jokowi, yang rencananya akan mengunjungi Gorontalo pada tanggal 20 Januari nanti.

“ Jangan sampai yang sisa 5% itu akan dipermainkan oleh Kejaksaan karena sangat terkesan tidak dapat diselesaikan. Sehingga kami meminta kepada Kejati Gorontalo untuk jangan sampai terlibat politik dalam penanganan kasus korupsi utamanya pada kasus Gorr, mengingat ini adalah tahun politik dan sarat kepentingan. Disatu sisi, kami juga melihat Kejaksaan sepertinya masuk angin. Sehingga kami akan mengeluhkan langsung masalah ini kepada bapak presiden Jokowi, yang Insya Allah akan tiba di Bumi Hulondtalo Lipu’u pada tanggal 20 Januari nanti.” Tegas Toan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo Dr. Firdaus Dewilmar,SH.,M.Hum ketika ditemui Mata Gorontalo membantah jika pihaknya tidak bekerja dalam penanganan beberapa kasus korupsi. Firdaus juga menepis isu yang mengatakan bahwa  pihaknya terlibat dalam politik serta ada intervensi dalam menyelesaikan beberapa kasus korupsi di Gorontalo.

“ Terlibat dalam politik, itu tidak mungkin. Hingga sekarang kejaksaan masih tetap konsisten dalam penyelesaian seluruh kasus korupsi yang kami tangani. Jadi tidak benar jika ada yang beranggapan kami tidak bekerja bahkan sampai diintervensi serta terlibat politik dalam kasus yang ditangani kejaksaan,” Terang Firdaus.

Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Usai melakukan Ekspos kedua Kasus Gorr Di BPKP. Rabu, 16/1

Firdaus menambahkan bahwa pihaknya bersama – sama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Gorontalo telah melakukan ekspose kedua kasus pembebasan lahan  Gorr, pada Rabu (16/11).

“ Bahkan kami tadi pagi (16/1), telah melakukan ekspose kedua bersama – sama BPKP. Hal ini dalam rangka perhitungan kerugian Negara atas ekspos awal pada tanggal 1 November 2018. Sangat jelas kami akan terus menyelesaikan kasus ini hingga tuntas ke akar – akarnya, sehingga kami meminta kepada seluruh masyarakat di Provinsi Gorontalo untuk tetap percaya dan yakin bahwa kasus ini pasti akan selesai.” Tegas Firdaus. (mg1)

159 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Berita Terkait Lainnya