Mata Kabgor

Bawa Bukti Pelanggaran Money Politic, Caleg PPP Dilaporkan Di Bawaslu

Mata Gorontalo (Daerah) – Perkara bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang juga masih Anggota DPRD  aktif, HA alias Hendra akhirnya dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo, Senin (29/2).

Hengki Maliki yang didampingi pentolan AMMPD Taufik Buhungo dan Rahmat Mamonto mendatangi Kantor Bawaslu guna memberikan keterangan kepada pihak penyidik terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu yang diduga kuat dilakukan oleh oknum Calon Anggota Legislatif Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan Nomor Urut 1 Dapil Telaga Cs, Hendra R Abdul.

Baca Juga : https://matagorontalo.com/viral-pasca-pemilu-diduga-oknum-caleg-dikabgor-bagi-bagi-uang/

“Hari ini kami melaporkan Caleg dari PPP, Bapak Hendra Abdul terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu. Hal ini kami lakukan karena kuat dugaan kami Saudara Hendra melakukan praktek money politic sesuai data yang kami peroleh dari video siaran langsung laman facebook Dian Mantali berdurasi 5.47  menit, pada tanggal 23 April 2019 pukul 10.32 malam, bahwa terduga Oknum Calon Anggota Legislatif bernama Hendra Abdul, merayakan kemenangan pemilihan legislative dengan memberikan sejumlah uang kepada simpatisan atau masyarakat Desa Tabumela Kecamatan Tilango. Selain pada laman facebook atas nama Dian Mantali, kami juga menemukan video yang sama pada media Youtube dengan nama pengunggah Mala Iman (https://www.youtube.com/watch?v=P8nupzyQJfA) yang di publish pada tanggal 25 April 2019, Padahal tahapan Pemilu saat ini masih berlangsung.” Ungkap Hengky dihadapan media.

Hengki Maliki

Hengki menambahkan bahwa ketika pihaknya menelusuri kebenaran informasi, pihaknya menemukan bahwa Oknum Caleg melalui tim suksesnya telah mendatangi warga dan bermohon untuk memilih Caleg Hendra dengan iming-iming akan memberikan uang sejumlah 50.000. Hal tersebut menurut Hengki adalah hasil penelusuran yang juga masih ada kaitannya dengan prosesi bagi-bagi uang tanggal 23 April lalu.

” Jangan sampai terjadi perjanjian atau iming-iming untuk memenangkan Oknum Calon Legislatif Hendra Abdul dan berdasarkan hasil penelusuran kami, diperoleh informasi dari dua orang saksi yang mengatakan bahwa Oknum Hendra Abdul melalui tim suksesnya mendatangi warga dan meminta untuk memilih Calon Anggota Legislatif Hendra Abdul dari Partai PPP Nomor Urut 1 dengan imbalan akan diberikan uang sebesar Rp. 50.000,-. Selain imbalan uang menurut saksi, selama masa pemilu Oknum Hendra Abdul juga sering memberikan pinjaman Tenda gratis bagi masyarakat yang siap memilihnya. ” Tambah Hengki.

cuplikan video bagi-bagi uang oleh Caleg PPP HA alias Hendra, tanggal 23 April 2019

Terakhir, Hengki berharap agar pihak Bawaslu dapat segera menindaklanjuti laporannya berdasarkan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Jadi berdasarkan hasil laporan kami dengan mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Besar harapan kami segera ditindak lanjuti sesuai Undang-Undang Pemilu nomor 7 Tahun 2017 pasal 523 ayat 1,2,3 Junto pasal 280 huruf (J). Dan demi terwujudnya kepercayaan masyarakat dalam kepastian hukum dalam penanganan pelanggaran pemilu pada BAWASLU Kabupaten Gorontalo. Adapun disaat mendatangi pihak Bawaslu Kabupaten Gorontalo melampirkan foto Copy KPT para saksi guna memperkuat keterangan dalam laporan Kami, dengan lampiran (1) unit CD isi video dan bukti foto ungahan media social. ” Tegas Hengki

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo Wahyudin Akili ketika ditemui diruang kerjanya membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu. Kata Wahyudin, langkah awal yang akan dilakukan adalah meneliti syarat formil dari laporan yang kemudian akan dilanjutkan dengan kajian awal dengan durasi waktu terbatas.

ketua Bawaslu Kabgor, Wahyudin Akili

” Terkait Laporan dari Masyarakat tadi, maka langkah awal yang akan kami lakukan adalah meneliti syarat formil dari laporan tersebut. Dimana kami akan meniliti siapa pelapor, siapa terlapor, waktu pelaporan, bukti-bukti yang disampaikan dan saksi. Ketika itu terpenuhi, maka kita lanjut pada proses pengkajian awal selama 3 hari dan seterusnya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.” Jelas Wahyudin.

Wahyudin menambahkan bahwa jika terbukti melakukan pelanggaran Pemilu dan mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan, maka terlapor dibatalkan sebagai Calon Anggota terpilih sesuai yang termaktup pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

” Berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017, ketika ada Caleg yang sekarang kemudian ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terbukti melakukan pelanggaran pemilu, maka dibatalkan sebagai calon anggota terpilih.” Tutup Wahyudin. (mg1)

582 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Berita Terkait Lainnya