Mata Kabgor

Dinilai Langgar Kode Etik, Komisioner Bawaslu Kabgor Terancam Dilapor

Mata Gorontalo (Kabgor) –Terkait dengan temuan dugaan praktek money politic oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo di Desa Isimu Kecamatan Tibawa pada Tanggal 27 April silam akhirnya menjadi hal serius. Hal ini dinilai sejumlah pengacara yang tergabung pada Rumah Bantuan Hukum (RBH) RG, telah melanggar kode etik dari Bawaslu itu sendiri.

Frenky Kasim, Ketua RBH RG menjelaskan bahwa hasil investigasi Gakumdu terhadap Sumitro Djafar warga desa Isimu itu dinilai telah menyalahi kode etik. Menurut Frenky, proses investigasi yang dilakukan oleh pihak Gakumdu Kabgor menjadi inti masalah karena petugasnya tidak dilengkapi dengan surat tugas dan surat penyitaan.

“ Proses investigasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah melanggar kode etik peraturan pengawasan pemilu nomor 31 tahun 2018. Berikut kami menilai itu bukan penyitaan, tapi sebuah perampasan karena mereka tidak mengantongi surat dan tidak memiliki bukti yang jelas. Bahkan kami menilai tidak mengerti masalah yang disangkakan tersebut ” ungkap Frenky Kasim pada konfrensi Persnya, Kamis (2/5).

Hal selanjutnya, kata Frenky saat prosesi penggeledahan oleh Gakumdu Kabgor tidak disertai saksi dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Desa atau Kepala Lingkungan setempat.

“ Olehnya kami akan melakukan upaya hukum terhadap 3 (Tiga) oknum tim Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Gorontalo dengan melaporkannya ke DKPP. Selanjutnya, kami akan melaporkan mereka ke Polda Gorontalo atas dugaan perampasan dimana mereka langsung memeriksa kantong dari Sumitro Djafar dengan mengambil uang Rp. 1.950.000,-. Dan sampai saat ini uang tersebut kami tidak tahu di mana, pada saat investigasi itu, Sumitro ditekan dan disuruh mengaku, padalah dia tidak melakukannya.” Sambung Frenky.

Sementara itu, Wakil Sekretaris DPD II Partai Nasdem Kabupaten Bone Bolango, Alfian Kasim mengatakan ke awak media bahwa Partai Nasdem juga akan melakukan gugatan. Dimana penyebutan oleh Komisioner Bawaslu Kabgor terkait dugaan money politic secara lugas ini dinilai tidak cukup bukti.

“  Pihak Bawaslu telah menyebut nama Partai Nasdem di salah satu media online, padahal Nasdem belum  diundang oleh Bawaslu terkait masalah ini, tapi mereka (Komisioner Bawaslu Kabupaten Gorontalo) dengan lugas telah menyatakan pelanggaran ini dilakukan oleh Partai Nasdem, padahal hal tersebut belum ada bukti. olehnya, kami akan menuntut komisioner atas nama Alexander Ka’aba yang secara jelas menyebutkan ada partai Nasdem dalam masalah ini.” Tegas Alfian. (mg1)

195 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Berita Terkait Lainnya