Mata Kota

Dinilai Merugikan, DPRD Kota Gorontalo Gelar RDP Terkait Pelebaran Sungai Bolango

Mata Gorontalo (Daerah) – Kota Gorontalo, Terkait pekerjaan pelebaran Sungai Bulango di Kelurahan Molosipat, Komisi C DPRD Kota Gorontalo kembali melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan masyarakat. Rapat yang dihadiri juga oleh WBS tersebut membahas penetapan ganti rugi bagi masyarakat yang berada di bantaran sungai. Selasa, (02/07).

Sajuri, warga calon penerima ganti rugi, kepada awak media mengungkapkan bahwa penetapan harga ganti rugi lahan mereka tak sesuai dengan alur putusan sebelumnya. Sebelumnya penetapan ganti rugi bagi pemiliki lahan yaitu 3 juta. Namun kata Sajuri pada saat putusan kedua penetapannya turun dari harga sebelumnya.

Suasana RDP DPRD Kota Gorontalo, Selasa (2/7)

 

“ Saat peninjauan 2017 silam, jajaran komisi C turun dan mengatakan, pembayaran permeternya 3 juta karena melihat kondisi tanah dan hal itu belum masuk untung, ” tutur Warga Kelurahan Tenilo itu.

Menurutnya, harga yang ditawarkan pada pembayaran itu sangat merugikan. Lebih lanjut Sajuri menuturkan bahwa Ke 4 warga masyarakat itu bersepakat untuk menolak putusan ganti rugi sebab dia berharap pemerintah dapat memberikan ganti rugi yang sesuai dan menguntungkan warga yang terkena pelebaran bantaran Sungai Bulango yang melintasi kelurahan Molosipat W dan Tenilo tersebut.

“Kami berharap Pemerintah bijak dalam hal ini, ketika harganya dibawah untuk pembayaan, maka kami dengan tegas tidak mengiyakan dan tidak menyutujui pembayaran tersebut, ini bukan ganti untung malahan jadi ganti yang merugikan” tegasnya.

Di tempat lain, Anggota Komisi C DPRD Kota Gorontalo Yolan Polontalo yang hadir dalam rapat tersebut menuturkan bahwa polemik ganti rugi tanah tersebut terjadi akibat kurangnya koordinasi pihak Balai Wilayah Sungai untuk melaporkan alur sebenarnya. Sebab menurutnya pihak BWS terjebak diantara waktu pembayaran, bahkan pihak BWS terkesan menghindari proses pembayaran.

Anggota Komisi C DPRD Kota Gorontalo, Yolan Polontalo

“ BWS sengaja menghidari pembayaran tersebut, karena pihak BWS mengatakan anggaran itu tahun 2017 dan ada masa akhir kontrak, setelah masa akhir kontrak kan dilema, dan itu akhirnya harus memanggil konsultan yang lama, jika ada perubahan harga maka siapa yang bertanggung jawab?,” Tegas Yolan.

Dari pihak PPK , Rahmat Haluti menjelaskan bahwa pihaknya akan kembali melakukan evaluasi dan mengecek terkait batas waktu harga yang sudah ditetapkan sebelumnya. Rahmat menuturkan untuk penetapan harga pihak appraisal lah yang akan dimintai keterangan.

“kita akan mengkroscek lagi terkait aturan-aturannya, untuk kenaikan harga, saya belum bisa memastikan, sebab hal itu harus mengacu pada keputusan tim appraisal” Jelas Rahmat. (mg7)

211 kali dilihat, 9 kali dilihat hari ini

Berita Terkait Lainnya