Mata Kota

Gelar Rakor Pengadaan Barang Dan Jasa, Kejari Kota Tekankan Transparansi

Mata Gorontalo (Daerah) – Kota Gorontalo,  Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo melaksanakan  Kegiatan rapat koordinasi yang dihadiri seluruh OPD kota gorontalo, Selasa (20/8). 

Rapat kordinasi tersebut dalam rangka evaluasi atas pengadaan barang dan jasa dilingkungan pemerintah Kota Gorontalo, yang didampingi oleh Tim TP4D Kejari Kota Gorontalo.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Edi Handojo,SH.,MH dihadapan awak media mengatakan bahwa transparanasi kegiatan pengadaan barang dan jasa yang didampingi oleh pihaknya haruslah dilaksanakan. Kata Edi, dengan keterbukaan tentu akan mendapatkan solusi dalam setiap kendalanya.

” Setiap setiap kegiatan yang telah di dampingi saat ini harus benar – benar mengedepankan transparansi dengan Tim TP4D, baik dalam hal kemajuan fisik maupun dalam keakuratan fisik yang didukung oleh foto dokumentasi. Karena dengan keterbukaan, setiap kendala yang ada bisa dicarikan solusi nya,” Terang Pria yang juga menjabat sebagai Asisten Pengawasan di Kejaksaan Tinggi  Gorontalo.

Plh Kajari Edi Handoyo,SH.,MH menyampaikan agar TP4D hadir untuk dapat memberikan kenyamanan dalam setiap pelaksanaan kegiatan, hal ini tentu bertujuan  agar dapat berjalan dengan baik dan benar serta bertujuan pekerjaan tercapai serta bermanfaat secara langsung kepada masyarakat.

” Tujuan dari TP4D  itu agar dapat memberikan kenyamanan pada setiap item pelaksanaan kegiatan, disamping itu pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan benar serta bisa mencapai asas manfaatnya terhadap masyarakat secara langsung.” Tambah Edi.

Edi Handoyo mengatakan dalam memberikan pendampingan TP4D terhadap pembangunan yang bersifat strategis, juga ditekankan upaya preventif. Namun bukan berarti bila sudah mendapat pendampingan TPD4, bukan jadi jaminan aman dari tindakan hukum. Apabila terjadi perbuatan melawan hukum, kejaksaan tetap dapat melakukan penindakan.

“Kalau perbuatan melawan hukum, itu tergantung masing-masing individu. Kalau sudah diarahkan mengikuti aturan, tetapi orangnya memang berniat macam-macam sehingga terjadi perbuatan melawan hukum, ya tetap kami tindak. Kembali tergantung orangnya,” ucapnya.

Seperti diketahui, keberadaan TP4 dapat menjadi solusi dalam mengatasi kendala penting yang dihadapi oleh pelaksana pengadaan barang/jasa. Kendala-kendala seperti intervensi, intimidasi, ketakutan atau keragu-raguan mengambil putusan yang pada akhirnya menghambat percepatan pembangunan.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Kasi Intelejen Kejari Kota Gorontalo Fadli Ayuza, Kepala Inspektorat kota Gorontalo dan seluruh pimpinan OPD dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. (mg1)

234 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Berita Terkait Lainnya