Mata Bonbol

Karena ini, Sekda Darda Daraba Diperiksa Kejati Gorontalo

Mata Gorontalo (Bonbol) – Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba dipanggil untuk dimintai keterangannya terkait pengembangan perkara Kasus Gorontalo Outer Ring Rood (Gorr) yang saat ini sementara dilengkapi oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

Kepada media, Kepala kejaksaan Tinggi Gorontalo, Dr. Firdaus Dewilmar,SH.,M.Hum mengungkapkan alasan dipanggilnya Sekda Darda Daraba. Kata Kajati Firdaus, Sekda Darda dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dengan belum disertifikatkannya tanah yang sudah dibebaskan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo.

” Nah pertanyaan untuk pak Darda adalah kenapa sampai dengan hari ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak mensertifikatkan tanah yang sudah mereka bebaskan. Padahal dalam ketentuannya adalah Satu  bulan setelah pembebasan harus sudah disertifikatkan, ini sudah lama (belum disertifikatkan). berarti ada yang tidak beres pada dokumen pengadaannya. Hal itu terbukti sampai hari ini banyak (lahan) yang tidak disertifikatkan, nah ini yang akan kami gali.”  kata Kajati Firdaus.

Kajati Firdaus sebelumnya menegaskan bahwa fakta yang ditemukan dilapangan adalah lahan yang dibebaskan dan tidak disertifikatkan sekitar 80% dari total pembebasan lahan untuk pembangunan megaproyek GORR. Kata Kajati, Dokumen tanah yang dibebaskan banyak yang kurang terutama pada legal standing yang menjadi fokus masalah.

” Fakta yang terungkap bahwa kenapa tidak disertifikatkan..?? karena dokumen tanahnya banyak yang kurang terutama kapasitas pada legal standingnya (penerima ganti rugi, red). Ini juga yang menjadi fokus masalah, apakah tanah negara yang didiami oleh seseorang yang nantinya menjadi penerima ganti rugi dapat dijadikan sebagai pihak yang menerima ganti rugi.??  karena dalam ketentuannya sudah disebutkan bahwa penerima ganti rugi itu adalah pihak – pihak yang menguasai fisik tahan itu harus dikuasai, diolah dan dimanfaatkan secara turun temurun dan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, Fakta yang kita peroleh adalah 80% dari penerima ganti rugi itu tidak memenuhi ketentuan tersebut.” Tegas Kajati Firdaus.

Kajati Firdaus juga menambahkan bahwa pengeluaran sertifikat berdasarkan temuan adalah sertifikat yang diterbitkan menjelang atau mendekati pengadaan tanah ditahun 2012 dan 2013 silam. Menurut Kajati Firdaus, yang mendekati kebenaran adalah sertifikat yang terbit di Tahun 1995 dengan Surat keputusan Kakanwil BPN Sulawesi Utara.

” Pengeluaran sertifikat itu keluar menjelang atau mendekati pengadaan tanah. Ada yang terbit tahun 2012 dan ada pula yang terbit Tahun 2013, Nah mungkin yang menurut kami agak mendekati kebenaran kalaupun dianggap itu benar adalah sertifikat yang diterbitkan tahun 1995 yang pada waktu itu masih menggunakan SK Kakanwil BPN Sulawesi Utara. Ini yang kami mau konfirmasi ulang kepada pak kakanwil, Ibu Asri Banteng dan Pak Darda.” Tutup kajati Firdaus. (mg1)

282 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Berita Terkait Lainnya