Mata Kabgor Mata Politik

KPU Dan Bawaslu Kabgor, Sepakat Lakukan Pencegahan Korupsi pada Pemilu 2019

Mata Gorontalo (Mata Kabgor) – Terkait dengan adanya edaran KPK Ri nomor : B/9459/KSP.00/01-16/12/2018 yang bersifat segera dan di tujukan kepada kepala daerah se-Indonesia, terkait pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemilihan presiden dan legislatif serentak 2019. Membuat Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Gorontalo angkat bicara.

Ketua KPU kabupaten Gorontalo Rasyid Sayiu.S,HI mengatakan bahwa dalam menyikapi penyalahgunaan wewenang oleh peserta Pemilu dan Partai Politik tertentu dalam penyalahgunaan ABPD tentu tidaklah benar. Menurut Rasyid, pihaknya telah melaksanakannya sedari dini dengan menerapkan kewajiban kepada para caleg untuk melaporkan dana yang keluar masuk termasuk pemanfaatannya sesuai regulasi KPU.

” Di awal sesuai Regulasi KPU, seluruh para peserta Pemilu/Caleg itu di minta memasukkan dana kampanye selama masa kampanye dan terakhir setelah di tetapkan sebagai calon tetap termasuk yang di laporkan adalah dana yang masuk dan keluar serta pemanfaatanya. Ini adalah bentuk pencegahan yang dilakukan dalam penggunaan dana yang tidak semestinya termasuk APBD, ” Terang Rasyid.

Rasyid menambahkan bahwa jika kelak terjadi kesalahan, maka pihak yang menilai adalah lembaga akuntan publik yang independen.

” Dan jika terjadi kesalahan yang nanti akan menilai, itu bukanlah KPU maupun Pemerintah. Melainkan lembaga akuntan publik yang independen.” lanjut Rasyid.

Ditempat terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo Wahyudin M Akili ketika menyikapi edaran tersebut menyatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi edaran dari KPK RI tersebut. Menurut Wahyudin, selama ini juga pihaknya sudah melakukan berbagai kordinasi dengan berbagai pihak terkait dengan regulasi pengawasan Pemilu.

” Jadi sebelum adanya edaran tersebut, kami sudah melakukan koordinasi maupun penyampaian kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati, untuk tidak melakukan tindakan atau keputusan yang bisa menguntungkan peserta pemilu tertentu. Dan hal itu tentunya relevan dengan poin-poin dalam edaran tersebut, sehingga kami juga mengapresiasi surat edaran dari KPK RI terkait pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemilihan pilpres dan pileg serentak tahun 2019 kepada gubernur/bupati/walikota sehingga APBD maupun bantuan sosial tidak disalahgunakan untuk kepentingan pendanaan politik.” Jelas Wahyudin.

Wahyudin menegaskan, Khusus untuk Bawaslu Kabupaten Gorontalo sejak dari awal sudah mensosialisasikan kepada masyarakat umum dan ASN yang ada di lingkungan Kabupaten Gorontalo. Serta kepada pejabat daerah untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang bisa menguntungkan atau merugikan peserta pemilu tertentu.

” Jadi kami perlu tegaskan, bahwa khusus untuk Bawaslu Kabgor itu sudah dari awal telah mensosialisasikan kepada masyarakat dan juga ASN dilingkungan Pemerintahan serta kepada Kepala Daerah unbtuk tidak menyalahgunakan wewenangnya baik yang bisa menguntungkan maupun yang bisa merugikan calon tertentu. ” tegas Wahyudin. (mg4)

144 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Berita Terkait Lainnya