Mata Kota Mata Politik

Menunggu Penetapan Tersangka, Darwis Hanna Diancam 2 Tahun Penjara

Mata Gorontalo (Kota) – Setelah menerima laporan tertanggal 5 Februari 2019, terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Darwis Moridu. Melalui kajian awal, oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo menyatakan bahwa laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan non formil yang kemudian diregister tanggal 7 Februari 2019.

Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Jaharudin Umar pada konferensi Persnya mengatakan bahwa pihaknya pun memulai serangkaian proses klarifikasi dengan mengundang saksi-saksi, lalu kemudian juga terlapor dan mengundang ahli untuk dimintai keterangan.

 Baca Juga : https://matagorontalo.com/sebut-jual-istri-saat-kampanye-darwis-moridu-dilaporkan/

” Hasilnya pada tanggal 28 februari kita teruskan ke Kepolisian dalam hal ini polda Gorontalo untuk dilakukan penyidikan, sehingga itu saat ini telah dilakukan penyelidikan oleh kepolisian polda Gorontalo tentu itu dibawah sentra gakumdu, nah sejak awal proses ini kita sudah lakukan bersama dengan sentra gakumdu yang di dalamnya ada unsur bawaslu, unsur kepolisian dan unsur kejaksaan Tinggi Gorontalo. sebagai mana peraturan bawaslu nomor 31 tahun 2018 tentang sentra penegakan hukum terpadu.” Jelas Jaharudin.

Kata Jaharudin, didalamnya tertuang Apabila bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota ketika menerima laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu maka dalam jangka waktu 1×24 jam harus di bahas bersama dengan sentra gakumdu.

” Oleh karena itu laporan yang sudah memenuhi unsur formil dan materil kita lakukan pembahasan bersama gakumdu, dalam proses permintaan klarifikasi pun kita di dampingi oleh kepolisian sebagai penyidik dan jaksa penuntut umum. kesimpulanya bahwa terkait dengan laporan ini maka berdasarkan pleno bawaslu dan pembahasan bersama dengan sentra gakumdu maka pada tanggal 28 februari yang lalu kita teruskan kepada penyidik kepolisian polda Gorontalo dan yang melakukan penyidikan itu adalah juga penyidik kepolisian yang ada di sentra gakumdu, hari ini sudah masuk hari yang ke 12 kalau saya tidak salah proses penyidikan di kepolisian dan yang akan menentukan status yang bersangkutan adalah penyidik itu sendiri.” Terang Jaharudin.

Jaharudin menambahkan bahwa proses di Bawaslu Provinsi telah selesai, dan terkait laporan tersebut telah memenuhi unsur pasal 521 jo 280 Ayat 1 Huruf C.

” Yang jelas proses di bawaslu sudah selesai kita mintai klarifikasi dan keterangan dan kita berdasarkan proses dan kajian yang sudah dilakukan bahwa laporan ini memenuhi unsur pasal yang di sangkakan yaitu pasal 521 jo pasal 280 ayat 1 huruf C yaitu dilarang menghina seseorang, suku,agama ras dan golongan peserta pemilu tertentu dan ancamannya maksimal 2 Tahun Penjara. Meski begitu, Untuk status Darwis Moridu akan menjadi tersangka atau tidak, itu merupakan hak prerogative penyidik,”  Tegas Jaharudin.

Sementara itu,  kasus Hana Hasanah, juga terancam pidana 2 tahun penjara dan denda Rp 24 juta. Karena diduga yang memberikan sesuatu, maka berdasarkan pembahasan di gakumdu, Hana patut diduga melanggar pasal 523 ayat 1 junto pasal 280 ayat 1 huruf C.

” Kegiatan kampanye pemilu pada tanggal 3 februari pada hari minggu kegiatannya di kelurahan bulotadaa Barat kecamatan sipatana kota Gorontalo, pelapor menyampaikan laporan di tanggal yang sama dan kita register pada hari yang sama dengan pelapor dari Boalemo yaitu pada hari jumat tanggal 7 februari 2019. Atas proses yang kita lakukan kita minta keterangan dari saksi-saksi pelapor dan terlapor tetapi terlapornya tidak hadir, lalu kemudian lewat pembahasan bersama dengan sentra gakumdu maka laporan yang bersangkutan juga memenuhi unsur pasal yang di sangkakan yaitu pasal 523 ayat 1 jo pasal 280 ayat 1 huruf J maka atas laporan ini kita teruskan kepada penyidik kepolisian polda Gorontalo di tanggal yang sama yaitu pada tanggal 28 februari 2019.  Dan kedua perkara ini sementara menunggu proses penyidikan di kepolisian polda Gorontalo. Sebagaimana peraturan bawaslu bahwa bawaslu punya kewenangan 14 hari untuk melakukan klarifikasi setelah itu dilakukan penyidikan atas penerusan oleh bawaslu selama 14 hari ini yang melakukan adalah penyidik oleh karena itu proses terkait dengan penyidikan yang akan menyampaikan penyidik itu sendiri.” Ungkap Jaharudin.

Ancaman hukuman pidana 2 tahun bagi pelaksanaan peserta dan atau tim kampanye jadi prasa dalam ketentuan pasal 521 dan pasal 523 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu mengatakan pelaksana peserta dan atau tim kampanye pemilu di larang melakukan jika yang di Boalemo menghina golongan ras dan agama. (mg1)

1,959 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Berita Terkait Lainnya