Mata Boalemo

Pengelolaan Dana Desa Di Boalemo, Kejati Gorontalo Apresiasi Langkah Bupati Boalemo

Mata Gorontalo (Boalemo) – Apresiasi Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo Dr. Firdaus Dewilmar,SH.,M.Hum kepada Bupati Boalemo H. Darwis Moridu, pada saat memberikan pembinaan aparat desa se Kabupaten Boalemo,Jumat (12/4). Dimana Kajati Firdaus menyampaikan bahwa pihaknya berterima kasih atas keseriusan Darwis Moridu didalam pengelolaan dana desa terkait dengan upaya membaca potensi produksi dan pasar yang ada didesa se Boalemo.

Kepada awak media, Kajati Firdaus menyebutkan program yang diterapkan Bupati Darwis telah sinkron dengan tujuan diberikannya dana desa oleh Pemerintah Pusat. Dimana kuatnya ekonomi pedesaan itu adalah lokomotif pembangunan ekonomi secara nasional dan berdaya saing.

Kajati Firdaus dan Bupati Darwis, Saat akan menuju lokasi kegiatan di Pendopo Kanbtor Bupati Boalemo, Jumat (12/4)

” Kalau ekonomi desa itu tidak tumbuh, mustahil ekonomi nasional itu kuat. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi keseriusan pak Bupati didalam mengkordinir jalannya penerapan dana desa yang benar – benar berpihak terhadap penguatan ekonomi yang ada didesa. Sehingga hal ini sudah sinkron dengan maksud dan tujuan dari manfaat penggunaan dana desa sebagai lokomotif pembangunan ekonomi secara nasional dan berdaya saing.” Jelas Kajati Firdaus.

Selain itu, Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengeloaan Dana Desa se Kabupaten Boalemo,  Kajati Firdaus pun memberikan sosialisasi mengenai penerangan hukum pada pengelolaan dana desa serta keberadaan Tim Pengamanan dan Pengawalan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), kepada seluruh Kepala Desa termasuk Para KAdes yang baru saja dilantik itu.

Dalam sosialisasi Yang juga dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo Bertinus Haryadi Nugroho,SH.,MH,  Kajati Firdaus Dewilmar,SH.M.Hum mengapresiasi langkah Pemda Kabupaten Bone Bolango yang telah mengumpulkan seluruh kepala desa di daerahnya. Hal ini tentu memudahkan TP4D untuk menyampaikan penjelasan tentang pentingnya pengenalan konsekwensi hukum dalam mengelola anggaran yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat banyak.

Kajati Firdaus juga berharap, dengan adanya  sosialisasi ini tidak akan ada kepala desa atau perangkat desa yang tersandung masalah hukum akibat ketidak-tahuan mereka dalam pengelolaan keuangan Dana Desa.

“Yang paling penting dan saya garis bawahi dalam sosialisasi ini adalah upaya agar bisa dilakukan pencegahan secara preventif maupun persuasif, agar tidak terjadi penyimpangan Dana Desa,” Terang Kajati Firdaus.

Dari Kiri Kekanan : Kajari Boalemo B. Haryadi Nugroho,SH.,MH – Kajati Gorontalo Dr. Firdaus Dewilmar,SH.,M.Hum – Bupati Boalemo H. Darwis Moridu – Sekda Boalemo H. Husain Etango – Asisten Intelejen Kejati Gorontalo Ardito Mawardi,SH.,MH

Selanjutnya, Firdaus menjelaskan bahwa bila ada kepala desa yang ragu dalam hal penggunaan Dana Desa, bisa melakukan konsultasi atau pendampingan hukum dalam setiap tahapan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Baik mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.

Lebih lanjut Kajati Firdaus juga menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden yang kemudian diimplenentasikan dalam Keputusan Jaksa Agung dengan membentuk TP4D.  Fungsi lembaga ini adalah untuk mencegah  terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan desa yang bisa berakhir pada persoalan hukum.

“Hal ini merupakan bentuk komitmen pihak kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum untuk ikut serta mensukseskan program pemerintah dalam mengawal dan mengamankan pelaksanaan Dana Desa agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Melalui pendampingan hukum yang kita berikan, kami harapkan pemerintah desa bisa memanfaatkan semaksimal mungkin keuangan desa untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, tanpa khawatir tersandung masalah hukum,” tutup Kajati Firdaus. (mg1)

222 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Berita Terkait Lainnya