Opini Mata

Polemik Caleg Rangkap Jabatan Dan Ketegasan Bawaslu

Oleh : FanLy KatiLi – Ketua Studi Pancasila dan Konstitusi (SPASI) fakultas Hukum Unisan Gorontalo.

Mata Gorontalo (Opini Mata) – KPU dan Bawaslu dalam hal sebagai Penyelenggara Pemilu berdasarkan UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang Terdiri dari 137 Pasal dan 10 Bab ini, sangat diharapkan Kejeliannya oleh Seluruh rakyat dalam rangka menyikapi Semua bentuk “Strategi” yang sering di istilahkan dengan “manipulasi” oleh Para Caleg dilapangan yang telah ditetapkan oleh KPU. Celah yang menjadi Kelemahan dari pada UU dan Segala bentuk Peraturan Pemilu, tentunya telah diantisipasi oleh para caleg. Hal ini guna memuluskan segala bentuk strategi yang dimainkan demi mencapai tujuannya untuk mendapatkan Simpati Konstituen guna meraup suara yang sebesar-besarnya pada Pemilu 17 April 2017 nanti.

Segala Cara bahkan tipu muslihat Mampu dihalalkan oleh Para Caleg. Namun tentunya, selalu saja ada cara untuk menghindari Sangsi Pidana Pemilu yang dapat mengancam pencalonan. Semua tak Lepas dari adanya Pasal dalam UU Pemilu yang dianggap debetabel dalam pemahaman dan penerapannya.

Dalam UU No 7 tahun 2017 Pasal 240 ayat 1 Huruf K Mengatakan Bahwa: Mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, ASN, anggota TNI/ Polri, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada BUMN, BUMD, atau BADAN LAIN yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan Surat Pengunduran diri dan tentunya tidak dapat ditarik kembali.

Mencermati Pasal ini, maka mengertinya Setiap Bakal Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi maupun kabupaten/Kota tentu tidak diberikan ruang untuk leleuasa menggunakan semua Fasilitas pada kapasitas yang melekat di berbagai macam jabatan yang dipegangnya, semenjak bakal calon tersebut ditetapkan sebagai Calon oleh KPU.

Hal ini diperkuat masih dalam Bunyi Pasal yang sama, yakni Pasal 240 ayat 1 Huruf M yang menyatakan bahwa: Bersedia untuk tidak MERANGKAP jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, dan karyawan pada BUMN dan atau BUMD serta BADAN LAIN yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Berdasarkan UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 58 tahun 2005 serta Permendagri No13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, APBD Provinsi kabupaten Kota adalah Sumber Keuangan Negara yang dikelola oleh Daerah.

Frasa daripada bunyi kalimat “BADAN LAIN” pada kedua Poin dalam Pasal 240 ayat 1 baik huruf K dan M, sederhananya dapat dimaknai sebagai berikut, yang dimaksud dengan BADAN adalah : Sekumpulan orang dan atau modal usaha yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Bahkan Setidaknya ada sekitar 20 jenis yang termasuk dalam kategori badan ini diantaranya yakni: PT, CV, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi politik, partai politik, kontrak investasi, bentuk usaha tetap, Karang Taruna, LSM, Dan Asosiasi. Sehingga semua kegiatan yang Dilaksanakan oleh Para Caleg dgn Kapasitas sebagai Apapun namanya dan dalam bentuk apapun kegiatannya, harusnya tidak diperbolehkan oleh UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Nah, Bawaslu dalam bertindak sebagai Pengawas Pemilu, haruslah benar-benar Jeli dalam rangka memonitor dan mencermati serta Wajib Menindak tegas setiap bentuk kegiatan oleh para caleg yang pada masa kampanye melakukan Sosialisasi diluar Waktu kampanye dgn Berbagai macam atribut organisasi serta aktivitas sosialnya dan membawa nama dari masing-masing organisasi yang melekat pada jabatan dan kapasitas pada caleg tersebut. Jangan sampai semua jenis dan macam daripada jabatan organisasi yang melekat pada Caleg-caleg tertentu, digunakan dalam rangka kepentingan Politiknya, dengan dibalut kegiatan sosial dan lain sebagainya.

Terlebih jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan dengan memberikan materi dan sifatnya Menjaminkan sesuatu sehingga dapat mempengaruhi Pemilih. Yang Perlu dicermati adalah, UU Pemilu sangat melarang Keras bagi peserta pemilu yang dalam kampanyenya meskipun hanya sekedar Menjanjikan, Apalagi sudah nyata memberikan Materil atau jaminan pada Pemilih. Bahkan yang perlu dicermati oleh Bawaslu dalam hal ini, bisa jadi jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut itu menggunakan biaya Hibah atau sejenisnya dengan sumber dana dari APBD.

Nah, biasanya hal ini sangat rawan dilakukan oleh Caleg yang memegang jabatan pada lingkungan dan berafiliasi dengan Pemerintah. Dimana sumber anggaran organisasinya menggunakan dana APBD. Bahkan jikalaupun caleg tersebut melakukan aktivitas sosialnya dengan membawa nama organisasi yang melekat pada dirinya dengan alasan menggunakan dana Pribadi sekalipun, hal inu juga masuk dalam Kategori pelanggaran tindak pidana pemilu, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 523 UU no 7 tahun 2017 tentang tindak Pidana Pemilu.

Tage line Bawaslu, Bersama Rakyat Awasi Pemilu dan Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu, adalah Semangat yang dilahirkan dalam rangka memberikan Ruang lebih besar kepada Rakyat dalam peranannya mengawasi pemilu 2019.

Olehnya Tulisan ini sebagai Wujud daripada tageline bawaslu diatas tadi. Apresiasi besar kepada Bawaslu yang telah melaksanakan Fungsi pengawasannya. Namun Harapannya wajib bagi Bawaslu untuk lebih Cermat dalam MENINDAKI kampanye terselubung oleh para caleg yang Sering dibalut dengan kegiatan sosial Organisasi masa dan bentuk organisasi lainnya, terlebih Jenis kegiatan dan organisasi tersebut adalah memberikan sesuatu atau menjaminkan Sesuatu kepada Pemilih yang secara Impilisit mempunyai Maksud dan tujuan guna mencuri simpatik Rakyat, namun sumber Anggarannya berasal dari dana ABPD.

222 kali dilihat, 6 kali dilihat hari ini

Berita Terkait Lainnya