Mata Politik Opini Mata

Politik Abadi, Politisasi Birokrasi

ASN-PNS : Asal Setia Naik Pangkat Naik Status

Oleh : Carles Ishak –  Profesional Muda Gorontalo Baru

Mata Gorontalo (Opini)- Kehidupan dunia birokrasi di Indonesia dari dahulu sampai dengan sekarang adalah kehidupan yang penuh dengan beragam keunikan, problematika sistem serta cultur kerjanya. Birokrasi Indonesia lebih kental dikenal dengan organisasi pemerintah yang bekerja secara struktural, sistematis dan prosedural. Ketiga hal tersebut adalah ciri khas dan cara kerja birokrasi di Indonesia. Artinya cara kerja birokrasi Indonesia merupakan kerja-kerja yang terstruktur dengan jelas dan nyata (Kepegawaian, Jabatan dan Pangkat), dibangun atas dasar sistem yang baku (Peraturan) serta pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur yang telah ditentukan (Kepatuhan).

Berbagai macam potret lensa histori birokrasi Indonesia telah hilir mudik menghiasi serta mengakar dalam koleksi memori masyarakat. Baik itu sisi positif maupun sisi negatif dari kinerja birokrasi Indonesia sepanjang sejarah bangsa ini. Hal ini pula, dengan sendirinya telah memunculkan berbagai paradigma dan pemikiran tentang pengembangan sistem, konsep dan praktek birokrasi Indonesia.

Dunia birokrasi yang mayoritas penghuninya adalah orang-orang yang memiliki kelebihan intelektual serta kualitas kemampuan administratif dan pemerintahan. Secara otomatis, menjadikan kalangan birokrasi merupakan salah satu kekuatan politik yang paling dahsyat untuk memenangkan kepentingan struktur kekuasaan. Momentum mobilisasi kekuatan birokrasi demi memuluskan kebutuhan politik kelompok, kroni, bahkan pribadi sang penguasa, telah menjadi catatan sejarah yang telah berlangsung cukup lama sejak birokrasi ada.

Dengan adanya daya pengaruh yang paling kuat, monopoli sumber daya APBD/APBN serta di dukung oleh masifnya kekuatan struktur birokrasi dari tingkat atas sampai ke tingkat bawah, semakin menguatkan fakta bahwa mesin birokrasi dapat menjanjikan kelanggengan dan keabadian kekuasaan jabatan politik.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dunia birokrasi berkembang sebagai wahana dan alat utama dalam penyelenggaraan negara di berbagai bidang kehidupan bangsa serta dalam mempererat hubungan antar bangsa. Birokrasi berperan menerjemahkan berbagai keputusan politik, kemudian mentransformasikannya ke dalam beragam kebijakan publik, dan berfungsi melakukan pengelolaan atas pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut secara operasional, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, sangat disadari bahwa birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda pemerintahan, termasuk dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, yang bebas dari segala macam tekanan dan intervensi kepentingan politik, serta sebagai skenario perwujudan pemerintahan yang baik (good governance).

Birokrasi Dari Masa Ke Masa

Dalam perkembanganya, kehidupan dunia birokrasi di Indonesia memang mengisahkan perjalanan sejarah yang terang dan gelap serta buram dan kelam. Awal kemunculan lahirnya organisasi birokrasi di Indonesia yakni dimulai setelah bangsa Indonesia merdeka atau dikenal dengan era orde lama. Kemudian setelah berakhirnya orde lama, yang ditandai dengan berkuasanya orde baru kepemimpinan Soeharto, atau yang disebut sebagai masa dimulainya era pembangunan. Setelah sekian lama kekuasaan orde baru, kemudian berlanjut pada era reformasi atau yang disebut dengan era perubahan, masa keterbukaan. Sampai dengan saat sekarang.

Konsep dan praktek birokrasi Indonesia dari masa ke masa pasti tidaklah sama satu dan lainnya. Masing-masing dalam masanya punya ciri dan karakteristik yang berbeda-beda. Akan tetapi, sebelum kita masuk pada bahasan birokrasi dari masa ke masa, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu hal ikhwal kata dari birokrasi itu sendiri.

Mempelajari dunia birokrasi memang cukup menarik minat, namun tak kan lengkap jika kita tidak mengetahui sejarah asal muasal digunakannya kata “Birokrasi”. Konsep Birokrasi banyak diserap dari konsep Yunani kuno. Negara Eropa yang paling awal membahas birokrasi adalah Prancis dan tokoh utamanya adalah Vincent de Gournay (1712-1759). Seorang ilmuwan yang banyak menerjemahkan karya-karya besar zaman Yunani Kuno, ke dalam bahasa Prancis waktu itu. Secara bahasa, istilah Birokrasi berasal dari bahasa Prancis yaitu ”burreau” yang berarti kantor atau meja tulis; dan dari bahasa Yunani yaitu “cratein” yang berarti mengatur. Pada mulanya istilah ini digunakan untuk menunjuk pada suatu sistematika kegiatan kerja yang diatur atau diperintah oleh suatu kantor melalui kegiatan-kegiatan administrasi (Ernawan, 1998).

Dalam konsep bahasa Inggris secara umum, birokrasi disebut dengan “civil service”. Selain itu juga sering disebut public sector, public service atau public administration. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan; atau cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang banyak liku-likunya dan sebagainya.

Birokrasi Orde Lama

Di awal pemerintahan orde lama sebagai masa transisi dari pemerintahahan kolonial ke pemerintahan Indonesia, kultur maupun budaya yang belum lama ditinggalkan oleh kolonial penjajah sedikit banyak masih mempengaruhi riasan wajah perjalanan kehidupan dunia birokrasi Indonesia. Setelah proklamsi kemerdekaan Indonesia digaungkan, kehadiran struktur birokrasi dianggap sebagai upaya untuk mempercepat pemulihan roda pemerintahan pasca penjajahan, penguatan public service, sekaligus penataan dan pengelolaan proses recovery sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pembentukan struktur birokrasi Indonesia di masa orde lama, umumnya masih didominasi dan diisi oleh kekuatan personifikasi yang berafiliasi langsung dengan partai politik. Hal ini dianggap penting oleh partai politik saat itu, untuk menanamkan serta memperkuat arah perjuangan partai politik berdasarkan semangat dan ruh ideologi Partai politik. Sejak dimulainya sistem demokrasi parlementer pada tahun 1950-1959, partai politik menganggap begitu pentingnya untuk menguasai serta menempati posisi dan jabatan strategis dalam birokrasi. Sehingga partai politik pemenang pemilu saat itu, banyak mendominasi ruang-ruang jabatan birokrasi di semua jenjang dan tingkatan.

Dalam perspektif yang demikian, pemerintahan birokrasi orde lama bisa dikatakan masih mewarisi pola kepentingan kekuasaan gaya kolonial. Struktur, norma, nilai, beserta regulasi birokrasi semacam ini masih berorientasi terhadap pemenuhan kepentingan penguasa dibanding pemenuhan kepentingan hak-hak sipil warga negara. Sangat sulit rasanya menemukan pola pemerintahan birokrasi kala itu yang benar-benar bebas dan lepas dari belenggu kepentingan partai politik. Sebut saja saat itu, Kementrian Pendidikan yang diasosiakan dengan PNI. Serta Kementrian Agama yang diidentikkan sangat kental dengan kekuatan politik Masyumi dan NU. Tidak heran, kehidupan birokrasi di masa itu cenderung terbelah menjadi faksi-faksi dari mesin partai politik. Sehingga distribusi program kebijakan pemerintah tidak dapat dirasakan langsung oleh rakyat sipil serta masih jauh dari nilai-nilai keadilan.

Birokrasi Orde Baru

Orde baru atau lebih teridentifikasi sebagai masa dimulainya zaman otoritarianisme berkuasa. Adalah pemerintahan yang begitu kuat dan mengakar hegemoni sosialnya, sentralistik kekuasaan, belenggu people power, serta kecenderungan kehidupan yang maha tunggal. Kehadiran kuatnya pemerintahan orde baru ditopang oleh 3 pilar kunci kekuatan utamanya, yakni Militer, Golkar, dan Birokrasi Pemerintah. Ketiga kekuatan politik tersebut merumuskan berbagai kebijakan politik ekonomi, politik sosial, serta politik ideologi yang sangat mempengaruhi secara luas dimensi kehidupan masyarakat.

Birokrasi menempati posisi yang paling strategis dalam memainkan peran politiknya sebagai regulator, perumus kebijakan, pelaksana kebijakan sekaligus berperan melakukan evaluasi kebijakan. Strategi sistem politik yang menggunakan kekuatan birokrasi semacam ini ternyata menjadi alat yang sangat ampuh menjadikan kekuasaan orde baru menjelma sebagai kekuasaan yang nyaris abadi 32 tahun lamanya. Peran birokrasi yang begitu dominan dalam pemerintahan orde baru, berhasil menciptakan Sistem Pemerintahan Patrimonialistik. Yaitu sistem yang dibangun berdasarkan hubungan emosional antara sang patron (majikan/atasan) dengan client (anak buah/bawahan). Menurut Crouch (1979), “Kekuasaan sang pemimpin tergantung oleh bagaimana kapasitasnya untuk memenangkan dan mempertahankan loyalitas para bawahannya”.

Model birokrasi seperti ini mengarah pada perubahan perilaku dan mentalitas birokrasi menjadi pelayan serta pemuas nafsu sang penguasa. Orientasi tugas utama birokrasi sebagai aparatur negara yang melayani segala kebutuhan publik, beralih pada kecenderungan rebutan jabatan, berlomba-lomba cari muka dihadapan pimpinan, serta hanya memperkuat hubungan personal antara aparat dan penguasa. Sehingga dalam menjalankan tugas-tugasnya mengabaikan aturan legal-formal. Yang terjadi kemudian adalah pola rekrutmen personal dalam menduduki jabatan tertentu bukan lagi berdasarkan kualitas kinerja dan prestasi, melainkan suka atau tidak suka atau pun siapa yang paling dekat dengan penguasa.

Birokrasi Era Reformasi

Reformasi merupakan amanah perjuangan kaum intelektual dan kaum lemah yang tertindas, yang hampir kurang lebih di bawah kepemimpinan orde baru merasa tidak pernah mendapatkan hak-hak sipilnya sebagai warga negara. Era reformasi yang sering diistilahkan dengan era revolusinya bangsa Indonesia adalah perjuangan serta pergerakan rakyat bersama-sama mahasiswa yang berhasil meruntuhkan tampuk kursi kekuasaan dengan pengorbanan tetesan darah serta hilangnya nyawa. Tahun 1998 adalah awal dari dimulainya kedaulatan rakyat yang seharusnya berkuasa. Runtuhnya tirani kekuasaan militer Dwi Fungsi ABRI. Serta kembalinya kemerdekaan hak sipil warga negara (civil society) yang selama 32 tahun dipasung dan terpenjara oleh belenggu tirani otoritas kekuasaan.

Cita-cita reformasi dalam mewujudkan isu dan semangat menuju Indonesia baru, merupakan isu sentral dan perlu langkah-langkah cepat dan tepat. Dan salah satu yang paling disorot saat itu adalah merubah pola pikir dan praktek layanan birokrasi menuju Reformasi Birokrasi.

Pola pikir dan paradigma kusut sistem birokrasi warisan orde baru, perlahan-lahan diperbaiki dengan merubah berbagai regulasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dinilai bertentangan dengan filosofi reformasi itu sendiri . Cara kerja birokrasi dalam gambaran besar (grand design) reformasi birokrasi diharapkan dapat menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada iklim layanan publik yang profesional, berintegritas, berkarakter kuat, bebas dan bersih dari praktek KKN. Serta memegang teguh netralitas dan memiliki dedikasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Setelah 20 tahun bergulirnya reformasi, kondisi perbaikan birokrasi dinilai belum menunjukan ke arah yang lebih baik. Masih begitu banyak ditemukan permasalahan pelik yang melilit tubuh birokrasi kita. Birokrat yang arogan dan menganggap rakyatlah yang membutuhkannya, praktik KKN yang masih banyak terjadi, dan mentalitas birokrat yang masih jauh dari harapan.

Salah satu wujud keseriusan agenda reformasi birokrasi untuk melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten guna mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan baik. Maka pemerintah telah merumuskan sebuah peraturan untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, yaitu Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025.

PEMILU DAN NETRALITAS BIROKRASI

Setelah kita membahas potret birokrasi Indonesia dari masa ke masa, tibalah kita pada bahasan topik penting yakni kedudukan dan peran birokrasi dalam pusaran politik. Disetiap perhelatan pagelaran panggung politik atau pun panggung kontestasi pemilu, arah gerak langkah birokrasi adalah hal yang paling banyak mendapat sorotan. Baik politisasi netralitas birokrasi maupun politisasi distribusi program kegiatan birokrasi itu sendiri (Politisasi APBN/APBD).

Kedua hal tersebut adalah elementer yang paling kuat dan paling ampuh dimanfaatkan untuk memenangkan kepentingan politik pemilu selama ini.

Praktek dan target kerja politik untuk memenangkan pemilu, hampir 99% dipastikan bakal tercapai jika para elit komprador politik Kontestan Pemilumampu mendrive, memobilisasi, serta menguasai seluruh potensi kekuatan mesin birokrasi.

Politisasi birokrasi di masa pemilu bisa dikata adalah sebuah keniscayaan realitas. Fenomena politisasi serta mobilisasi dukungan politik birokrasi dalam pemilu, seolah telah menjelma menjadi sebuah keharusan peristiwa ritual politik.

Setiap musim pemilu, politisasi birokrasi/ASN ibarat rol film layar tancap yang setiap saat tiba waktunya, wajib hukumnya diputar berulang-ulang. Hal yang sudah terlarang oleh aturan yang jelas tekstualisasinya. Namun masih sangat begitu liar dan beringas perbuatan dosa terlihat oleh mata telanjang.

Adalah logis apabila pada setiap pertarungan politik, selalu ada upaya untuk menarik birokrasi pada area permainan politik. Birokrasi dimanfaatkan untuk mencapai, mempertahankan, atau memperkuat kekuasaan oleh partai tertentu atau pihak pemegang kekuasaa saat itu. Secara masif, birokrasi telah menjadi ajang pertarungan kepentingan kekuasaan dan arena perlombaan pengaruh penguasa dan partai politik. Sehingga secara otomatis menggiring polarisasi serta fragmentasi birokrasi. Politisasi birokrasi pada hakikatnya telah mengancam, membunuh, bahkan merusak landasan ideologi birokrasi sebagai sentra lokomotif layanan publik yang mandiri dan merdeka, kemudian berubah menjadi pusat layanan syahwat penguasa beserta kelompok dan kroninya.

Kecenderungan ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu, masih sangat dipengaruhi oleh buruknya tatanan budaya kerja birokrasi. Sistem yang mengatur kenaikan karir, pangkat, dan jabatan, masih terlalu kuat didominasi oleh nilai pertimbangan politis. Mekanisme pemberian reward (penghargaan) serta punishment (hukuman) kepada aparat Birokrasi/ASN belumlah suci dengan menggunakan pendekatan prestasi kinerja. Segala sesuatu masih ditentukan oleh besar kecilnya tingkat loyalitas aparat birokrasi ASN kepada siapa penguasanya. Dunia kerja ASN terjerambab dalam pusaran kerja suka atau tidak suka (like & dislike). Loyalitas hanyalah cerminan semu sekedar menyenangkan hati sang majikan (Asal Bos Senang). Dengan harapan semua perilaku ASN tersebut mendapatkan ‘privilege’ (perlakuan istimewa) demi kenaikan pangkat dan mempertahankan jabatan.

Dapat kita bayangkan, bagaimana rusaknya model birokrasi semacami ini. Berapa besar kebekuan pikiran dan hilangnya nurani birokrat dalam bekerja. Berapa banyak kerusakan mental dan moral aparat birokrasi yang jauh dari rasa tanggung jawab. Sehingga semakin tumbuh subur praktek-praktek menyimpang, diantaranya adalah kompetisi kerja yang saling bunuh karakter, saling fitnah, serta penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam prakteknya, penguasa petahana (incumbent) adalah pihak yang paling diuntungkan dalam Politisasi Birokrasi ASN dalam masa pemilu atau pun di luar masa pemilu. Dengan seluruh sumber daya birokrasi ASN berada dibawah kendalinya, sangat besar peluang kemungkinan untuk ia gunakan demi kepentingan politiknya, kelompok bersama kroninya. Sumber daya ABPD/APBN beserta dukungan politik legislatif adalah ekstra amunisi untuk memperkuat posisi kekuasaannya.

Problem politisasi birokrasi ASN bukanlah hal yang tak bisa atau pun sulit untuk dihilangkan. Oleh karena salah satu pemicu utama awetnya politisasi birokrasi adalah begitu leluasanya wewenang seorang kepala daerah. Maka faktor penting yang harus dilakukan adalah memperkecil ruang gerak kewenangan Kepala Daerah dalam mengatur dan mengelola birokrasi. Hal ini dapat dilakukan dengan merubah regulasi tentang ASN, khususnya terkait kewenangan pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian ASN oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), tidak dibawah kendali langsung kepala daerah. Tapi sekali lagi, semua ini kembali kepada political will dan niat tulus seluruh stake holder yang ada.

Semangat dan cita-cita reformasi birokrasi selama ini tidak akan pernah terwujud, apabila permasalahan sistem pengelolaan birokrasi tidak dibenahi secara baik dan benar serta profesional berdasarkan amanah Undang-undang Dasar 1945.(***)

306 kali dilihat, 15 kali dilihat hari ini

Berita Terkait Lainnya