Mata Kota Mata Politik

Sebut “Jual Istri” Saat Kampanye, Darwis Moridu Dilaporkan

Mata Gorontalo (Politik) – Dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan Darwis Moridu yang juga Bupati Kabupaten Boalemo di Desa Buti Kecamatan Mananggu beberapa waktu lalu, akhirnya dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo. Pasalnya, Konten yang disampaikan pada saat itu dinilai memprovokasi rakyat dan mengeluarkan kalimat berujung pada ujaran kebencian.

Carles Ishak yang ditemani kuasa hukumnya Yakop Mahmud,SH.,MH, pada Jumat sore (8/2) mendatangi Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo, guna melaporkan hal tersebut. Dimana dalam laporan tersebut menyebutkan bahwa orasi politik Darwis Moridu sudah meresahkan masyarakat dengan konten yang dianggap menuduh salah satu kontestan Pemilu yang menggunaan fasilitas negara.

Surat Laporan Carles Ishak ke Bawaslu Provinsi Gorontalo

” Kami hari ini resmi melaporkan saudara Darwis Moridu dengan dugaan tindak pidana pemilu serta ujaran kebencian yang ditampilkan pada saat orasi politik di Desa Buti Kecamatan Mananggu. Menurut kami, materi kampanye yang disebutkan saat itu sangat kuat memenuhi unsur – unsur pelanggaran pemilu. Hal ini kami lihat dari video kampanye PDI Perjuangan yang sudah tersebar di media sosial dan pemberitaaan dari beberapa media online terkait penyebutan oknum caleg yang disebut menggunakan fasilitas negara.” Jelas Carles.

Yakop Mahmud menambahkan bahwa materi kampanye yang disampaikan oleh Darwis Moridu itu, melanggar pasal 280 ayat 1 huruf c dan d. Menurut Yakop, merujuk dari pasal 280 secara otomatis merujuk pada pasal 521 terkait dengan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Bupati Boalemo itu.

” Seperti apa yang disampaikan Klien kami, bahwa kuat dugaan saudara terlapor melanggar pasal 280 ayat 1 huruf c dan d terkait dengan konten -konten yang disampaikan pada saat kampanye dialogis. Nah oleh karena itu, dari pasal 280 secara otomatis dia merujuk pada pasal 521 terkait dengan tindak pidana pemilu.” Jelas Pria yang akrab disapa Pokay itu.

Carles Ishak Didampingi Tim Kuasa Hukumnya, Saat Melapor Pada Bawaslu Provinsi Gorontalo

Pokay menjelaskan bahwa hal ini telah menimbulkan kegaduhan dimasyarakat, dimana ada penyampaian yang telah melakukan penghinaan dan penggunaan kata Рkata yang hate speech  serta bisa mengganggu stabilitas daerah. Menurut Pokay, penyampaian Darwis Moridu yang menyebutkan ada peserta pemilu yang menggunakan fasilitas pemerintah itu harus dibuktikan karena hal itu sudah membuat publik merasa gaduh.

” Dari konten yang disampaikan menurut kami telah menimbulkan kegaduhan dimasyarakat, olehnya besar harapan kami laporan ini bisa ditindak lanjuti oleh pihak Bawaslu Provinsi. Satu hal yang harus kita tindak lanjuti bersama bahwa ada konten yang disampaikan saudara terlapor Pak Darwis Moridu yaitu ada salah satu peserta pemilu yang menggunakan fasilitas Pemerintah, kalau dalam kalimatnya menjual jual istri. Nah kontennya adalah kalau memang itu benar maka kita juga harus melaporkan hal tersebut, artinya Pak Darwis harus bisa membuktikan konten yang disampaikan pada saat kampanye tersebut.” Terang Pokay.

Disinggung soal konflik yang telah terjadi antara gubernur Gorontalo dengan Bupati Darwis terkait bantuan korban banjir, Pokay menegaskan bahwa pihaknya hanya fokus pada konten pelanggaran kampanye berdasarkan kuasa yang diterimanya.

” jadi perlu kami tegaskan bahwa laporan yang kami adukan pada Bawaslu Provinsi berdasarkan kuasa yang kami miliki adalah terkait konten pelanggaran kampanye. Kita tidak masuk pada domain antara Gubernur Rusli dan Bupati Darwis Moridu, Kita hanya fokus pada pelanggaran kampanye itu bukan pada konflik yang terjadi.” Tegas Pokay. (mg1)

192 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Berita Terkait Lainnya