Mata Politik

Surat Sakti KPK, SPASI minta KPU Dan Bawaslu Awasi Caleg Rangkap Jabatan

Mata Gorontalo (Mata Politik) – Dalam rangka pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam penyelenggaraan Pilpres dan Pileg serentak pada bulan april 2019 mendatang sekaligus menindaklanjuti komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi , Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI  telah menyurati Pemerintah daerah baik ditingkat Provinsi hingga Kabupaten kota se Indonesia terkait dengan hubungan yang sangat erat antara kebutuhan pendanaan proses politik dengan penyimpangan pengelolaan keuangan negara/daerah, baik itu dalam proses pengadaan barang dan jasa, perizinan serta hal – hal lain yang berkaitan dengan pileg dan pilpres mendatang.

Ketua SPASI Gorontalo Fanly Katili mengatakan bahwa penyelenggara pemilu harus jeli dan tegas terhadap proses politik yang ada di Gorontalo. hal ini dikarenakan masih banyaknya caleg yang memanfaatkan jabatannya, jabatan strategis kerabatnya dan dalih menggunakan kapasitas lain dengan sumber pendanaan dari APBN/APBD.

” Harusnya ini ditindak lanjuti oleh penyelenggara pemilu baik KPUD maupun BAWASLU, mereka harus jeli dan tegas terhadap proses politik dalam rangka menyikapi Semua bentuk Strategi yang sering di istilahkan dengan manipulasi oleh Para Caleg. . Celah yang menjadi Kelemahan dari pada UU dan Segala bentuk Peraturan Pemilu, tentunya telah diantisipasi oleh para caleg. karena ini memuluskan segala bentuk strategi yang dimainkan demi mencapai tujuannya untuk mendapatkan Simpati Konstituen untuk meraup suara pada Pemilu 17 April 2019 nanti.” jelas Fanly.

Kata Fanly, Sangat tegas pada edaran KPK dengan nomor B/9459/KSP.00/01-16/12/2018 yang menegaskan kepada seluruh Kepala Daerah untuk memastikan  pengelolaan APBD khususnya pada pengadaan barang dan jasa, dana bantuan sosial, dana operasional dan sejenisnya agar tidak disalahgunakan sehingga dapat berakibat hukum.

” Selain itu, juga kepada penyelenggara perizinan dan non perizinan serta pelayanan publik agar bebas dari praktek gratifikasi, suap, pungli dan pemerasan. ini adalah hal-hal yang perlu di cermati oleh penyelenggara pemilu dan harus ditegasi. Apalagi saat ini banyak juga ASN yang menyalahgunakan kewenangannya. ada lurah dan camat yang menggiring agar pilih si A atau Si B. Oleh karena itu, kami juga meminta kepada Bawaslu dan KPU agar mengawasi caleg – caleg yang memanfaatkan sekaligus yang masih merangkap jabatan, agar tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pencalegannya.” Tegas Fanly.

Senada dengan itu, Tookoh muda pegiat anti korupsi lainnya Carles Ishak menambahkan bahwa penyelenggara pemilu juga harus cermat dalam melihat fenomena kebocoran APBD yang ternyata sering disalahgunakan demi kepentingan politik pemilu khususnya demi memuluskan keterpilihan si Caleg yang rangkap jabatan dengan memanfaatkan kucuran APBD untuk kegiatan bansos dan hibah.

Carles Ishak

” Bahwa fakta selama ini, salah satu kebocoran APBD yang disalahgunakan demi kepentingan politik Pemilu khususnya demi memuluskan kepentingan keterpilihan si caleg, salah satunya adalah dengan memanfaatkan kucuran APBD lewat kegiatan Bansos dan Hibah. Setelah sya cermati pun bahwa banyak jumlah caleg kita yang terafiliasi dalam kepengurusan NGO, yayasan sosial, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya yang bersentuhan langsung dengan APBD. Apalagi NGO ataupun yayasan tersebut mempunyai akses langsung dengan penguasa APBD. Sangat dimungkinkan terbuka peluang konflik kepentingan serta potensi untuk menyalahgunakan anggaran-anggaran tersebut untuk kepentingan politik Pemilu.” tegas Carles.

Sementara itu, Ketua KPUD Provinsi Gorontalo Fadliyanto Koem ketika dimintai tanggapannya terkait dengan edaran KPK RI mengatakan bahwa hal ini adalah upaya yang konstruktif dari KPK untuk melakukan pencegahan dini terkait dengan tindakan yang bersifat koruptif. Kata Fadliyanto, pihaknya mengapresiasi dengan adanya edaran tersebut, sehingga hal ini dapat menjadi perhatian masyarakat luas khususnya para caleg agar berhati-berhati untuk tidak menggunakan fasilitas negara dalam bentuk apapun.

Ketua KPUD Provinsi Gorontalo, Fadliyanto Koem

” Saya kira ini sangat bagus dan tentunya sangat kami apresiasi. karena ini juga sebagai upaya yang konstruktif dari KPK untuk melakukan pencegahan sejak dini terjadinya hal – hal yang kerkaitan sikap, sifat  dan tindakan koruptif. baik itu yang dilakukan oleh pejabat negara yang masih ada kaitannya dengan pencalegan atau pemanfaatan pejabat terhadap fasilitas negara oleh caleg.” Ujar Fadliyanto.

Fadliyanto berharap agar kedepannya agar para Caleg dapat melakukan aktifitas kampanye dengan menyampaikan visi misi dan menarik perhatian pemilih, agar dapat dilaksanakan dengan normatif berdasarkan norma yang ada.

” Dalam regulasi kita di UU Nomor 7 itu norma dan sangsinya sangat jelas. Oleh karena itu, untuk tidak merugikan orang lain termasuk caleg itu sendiri, maka harus mentaati norma yang sudah ada.” Tegas Fadliyanto. (mg1)

225 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Berita Terkait Lainnya