Mata Kabgor

Terkait Proyek Fiktif, RDP DPRD Kabgor Harus Hadirkan Pihak Terkait

Mata Gorontalo (Daerah) – Kabupaten Gorontalo, Kasus Proyek fiktif di Kabupaten Gorontalo telah sampai pada tahapan pelaporan, walau hingga kini kasus tersebut belum juga di tangani secara tuntas.

Ketua Studi Pancasila dan Konstitusi (SPASI) Fakultas Hukum Unisan Gorontalo Fanly Katili, Kepada Mata Gorontalo menjelaskan bahwa upaya DPRD Kabupaten Gorontalo untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) sekiranya bisa untuk menghadirkan seluruh pihak yang terkait. Hal itu menurutnya agar RDP tersebut tidak sia-sia.

“Rapat Dengar Pendapat untuk mencari solusi terkait kasus Proyek Fiktif yang ada di BNPB Kabupaten Gorontalo akan menemui titik terang jika mampu menghadirkan semua pihak terkait. Baik Terlapor, Pelapor, dan pihak Bank SulutGo. Jikalau tidak maka permasalahan itu tidak akan pernah menemui titik terangnya,” jelas Fanly.

Kasus yang berpotensi merugikan Bank SulutGo serta berpotensi menurunkan elektabilitas Pemerintah dimata badan Usaha ini, menurutnya harus segera di dorong ke proses hukum yang lebih lanjut. Dimana DPRD Kabgor selain menjalankan RDP, namun juga perlu untuk mendorong agar pihak berwenang Polda  Gorontalo untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut.

“Seharusnya yang sangat urgen yang dilakukan oleh DPRD adalah mendorong proses hukum agar Polisi segera menuntaskan penyelidikan ditingkat POLDA Gorontalo yang kini sementara berjalan,” ungkap Fanly Katili.

Menurut Fanly, selain proses Administari yang menjadi titik tumpuh pembahasan. DPRD Kabgor juga harus lebih jeli melihat substansi kasus tersebut. Dimana kata Fanly, hal yang paling penting dari kasus itu ialah mengungkap Aktor Intelektual yang paling bertanggung jawab terkait kasus tersebut.

“ Seharusnya DPRD ikut mendorong agar pihak POLDA Gorontalo juga segera mengungkap siapa sebenarnya Aktor Intelektual yang memback up sindikat proyek fiktif yang terdapat di Kantor BNPB Kabupaten Gorontalo ini,” tegas Fanly yang juga Ketua LSM Insan Reformasi Provinsi itu.

Kasus yang juga mencatut nama Kepala Dinas BNPB dalam penandatanganan berkasnya, menurut Fanly juga harus segera diselesaikan. Fanly juga menjelaskan apabila Kepala Dinas yang dipalsukan tanda tangannya tidak melapor, maka tak tertutup kemungkinan Kepala Dinas BNPD akan menjadi korban untuk dimintai tanggung jawab secara hukum. Mengingat tanda tangan palsu dalam administrasi Proyek Fiktif itu tercatut nama Kepala Dinas BNPB.

“jika Kadis BNPB tidak BNPB tidak melaporkan pemalsuan tanda tangan dan kontraknya, Kadisnya saya khawatir yang akan korban untuk dijadikan tersangka” jelasnya.

Ditanyakan terkait oknum yang bertanggung jawab serta Kantor Palsu Proyek Fiktif itu, Fanly tak ingin menduga-duga. Dirinya hanya berharap POLDA segera mengusut Kasut tersebut hingga tuntas. Namun Fanly menjelaskan, bahwa hanya orang-orang yang memiliki akses secara Kepemerintahan lah yang mampu memediasi fasilitas Kantor Pemerintah yang saat itu dijadikan Kantor Palsu dalam Proyek Fiktif tersebut.

“Hanya orang-orang penting sekelas pejabat yang mempunyai kekuasaan dalam pemerintahan yang mampu memediasi fasilitas Kantor Pemerintah yang saat itu dijadikan Kantor Palsu yang bertempat dilokasi GOR David Toni saat itu” ungkap Fanly Katili. (mg7)

444 kali dilihat, 12 kali dilihat hari ini

Berita Terkait Lainnya