Mata Boalemo

Tersandung Kasus Korupsi, Pemda Boalemo Pecat 15 ASN

Mata Gorontalo (Mata Boalemo) – Akibat terlibat kasus pidana korupsi dan indispliner, sebanyak 15 (lima belas) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo diberhentikan dengan tidak hormat. Hal ini dibenarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Agus Nahu ,ketika ditemui Mata Gorontalo diruang kerjanya.

Kepada Mata Gorontalo Agus menjelaskan bahwa 15 ASN ini terbagi 2 kategori yakni 12 orang telah memiliki ketetapan hukum yang pasti (inkrah) terlibat kasus korupsi dan 3 orang lainnya karena pelanggaran disiplin.

” Iya benar pak, jadi semuanya dipecat pada Tahun 2018 lalu, dengan 2 kategori yakni 12 orang terlibat kasus korupsi dan sudah mempunyai ketetapan hukum yang pasti dan 3 orang lainnya dipecat karena pelanggaran disiplin.” Jelas Agus.

Sekertaris Daerah Boalemo Husain Etango menjelaskan, pemberhentian kepada 15 ASN itu adalah tindak lanjut dari amanah keputusan bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dengan Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15/2018, Nomor 153/Kep/2018 tentang penegakan hukum terhadap PNS atau ASN yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri (PN) yang berkekuatan hukum tetap karena tindak pidana kejahatan jabatan atau pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan.

” Tindakan yang kami lakukan itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku, yakni keputusan bersama Mendagri, Menpan RB dan Kepala BKN. Terhadap ASN yang telah dijatuhi hukuman, dengan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri (PN) yang berkekuatan hukum tetap karena kejahatan jabatan atau pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan, maka kami pun telah mengambil keputusan untuk memecat 12 nama itu.” Terang husain.

Namun Kata Husain bahwa ASN yang diberhentikan dengan tidak hormat ini diberi kesempatan untuk mengajukan banding atas putusan ini paling lama 15 hari setelah menerima putusan.

“Terkait pemberhentian tidak hormat kepada 15 ASN itu, kita hanya menjalankan aturan. Sebab keputusan bersama itu berlaku secara nasional di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Jika pemerintah kabupaten/kota melalui BKD tidak mengindahkan keputusan bersama tadi maka kepada BKD akan mendapat sanksi. Selanjutnya, Jika ASN bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tufoksi) masing-masing dan berpedoman dengan peraturan perundang-undangan, maka ASN akan nyaman dan terhindar dari jeratan hukum,” ujarnya.

Disentil nama-nama yang ASN yang diberhentikan, baik Sekda dan Kepala BKD hingga Kabag Humas Pemda Boalemo tidak mau memberikan nama-nama tersebut dengan alasan menjaga privasi. Hal ini tentu sangat disayangkan karena keterbukaan informasi publik sudah di jamin dengan UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (mg3)

228 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Berita Terkait Lainnya